Tim Pengendalian Inflasi Daerah akan Dibentuk
MEMAPARKAN. Deputi Pimpinan Kantor Regional BI Sumut - NAD, Ahmad Fauzi bersama Kabid Ekonomi dan Monoter BI sedang memaparkan perekonomian Sumatera Utara dalam pelatihan wartawan diskusi ekonomi moneter dan perbankan.
hm tambunan
bisnisnews.com – MEDAN
Pergerakan inflasi di Sumut tetap menjadi salah satu fokus utama Bank Indonesia (BI) Regional Sumut dan NAD.
Sejalan dengan itu, BI bersama pemerintah daerah di Sumut akan membentuk tim pengendalian inflasi daerah.
Pembentukan tim pengendalian inflasi pada 2010 mendatang ini, ditujukan untuk menjaga dan memelihara stabilisasi pergerakan inflasi sebagaimana yang menjadi salah satu tugas utama BI.
Dengan begitu, masalah struktural inflasi seperti harga-harga yang diatur pemerintah, pergerakan barang-barang dan infrastruktur serta masalah dan di luar struktural, tetap dapat dikontrol untuk tidak membuat inflasi melonjak.
“BI menginginkan agar Pemda lebih proaktif menyikapi pergerakan inflasi. Sebab inflasi yang tinggi akan mendorong meningkatnya suku bunga kredit perbankan dan kenaikan harga-harga barang, yang sekaligus akan menutup ruang bagi peningkatan ekonomi rakyat,” kata Kabid Tim Ekonomi dan Moneter BI Regional Sumut dan NAD didampingi Deputi Pemimpin BI Sumut & NAD Ahmad Faudzie pada sesi pertama pelatihan wartawan di Hotel Niagara Parapat, Kamis (3/12).
Sebelumnya, Deputi Pemimpin BI Achmad Fauzie dalam pemaparan materinya tentang sekilas perekonomian Sumut di sesi hari pertama pelatihan itu mengungkapkan, inflasi pada posisi per November 2009 (YoY) mencapai 2,67% atau lebih besar dari nasional yang hanya 2,41%.
Kelompok bahan makanan memberi kontribusi terbesar terhadap pembentukan inflasi per September sebesar 9,69%, menyusul kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 9,27%, pendidikan, rekreasi dan olah raga 8,81% dan sandang 8,8%.
Meskipun tinggal dua puluhan hari lagi untuk menutup tahun ini, namun diprediksi inflasi Sumut akan lebih kecil dari nasional.
“Kalau merujuk kondisi inflasi Sumut 2008 (YoY) sebesar 10,72% dan lebih kecil dari nasional yang posisinya 11,06%, inflasi Sumut hingga akhir tahun diprediksi akan lebih kecil dari nasional. Namun tentunya harus melalui perhatian bersama pihak terkait,” kata Achmad.
Selama ini yang menjadi masalah, yakni kurangnya terarahnya sinergi yang terbangun antara BI dengan Pemda.
Sering kali pada prakteknya, target pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota kurang didukung data-data perbankan.
Padahal semestinya, perbankan dilibatkan terkait seperti apa masalah-masalah yang ada di daerah.
“Melalui produk perbankan, sedikit banyaknya pasti tahu kondisi suatu daerah. Misalnya kenapa penyaluran kredit minim, dimana masalahnya. Dan bagaimana pula pengaruhnya terhadap sektor riil, seperti apa dampak buruknya infrastruktur dan sebagainya. Tentunya, perbankan pasti tahu,” jelas Achmad.
Sejalan dengan keseluruhan rencana ini, BI akan menggelar roadshow ke seluruh Pemda. Roadshow ini akan lebih difokuskan pada pembentukan komitmen yang sifatnya saling berketerikatan.
Baik BI maupun Pemda lanjut Maurids, akan saling menagih realisasi dari hal-hal yang dikomitmenkan.
Di samping itu, BI mengharapkan tetap terlaksananya efisiensi perbankan, antara lain melalui peningkatan penyaluran kredit, khususnya bagi sektor usaha mikro kecil dan mengenah (UMKM), dan kesesuaian rasio sukubunga, baik untuk pinjaman maupun pinjaman.
Seperti yang terjadi di Sumut saat ini bahwa rata-rata kredit pinjaman sebesar 12,97% dan sangat tidak sebanding dengan kredit simpanan yang rata-rata hanya 7%, BI mengharapkan agar perbankan tidak terlalu menaikkan marginnya, biaya overhead dan unsur pembentuk kredit lainnya.
Kesemuanya rencana ini tambah Maurids, untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan inflasi nasional pada 2010 sebesar plus minus 5% sesuai hasil rapat dewan gubernur BI untuk yang terakhir kalinya tahun ini.
Dan untuk mencapai target ini, BI masih tetap mempertahankan BI rates sebesar 6,5%. [tbn]
