Eksekusi Register 40 Padanglawas Cacat Hukum

bisnisnews.com – MEDAN
Media Center DL Sitorus dan KPKS (Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit) Bukit Harapan mendatangi DPRD Sumut, Selasa (6/10), meminta lembaga legislatif melakukan penekanan secara politis untuk membatalkan hasil eksekusi Register 40 Padanglawas Tapsel (Tapanuli Selatan), karena dinilai cacat hukum dan administrasi.
Tuntutan itu disampaikan Media Center DL Sitorus dan KPKS Bukit Harapan Sarluhut Napitupulu, Hardi Munthe, Henry Simon Sitinjak SH dan Herwin Nasution SH dihadapan Ketua, Sekretaris dan anggota Fraksi PPRN DPRD Sumut Ir Washington Pane MM, Rinawati Sianturi, Restu Kurniawan Sarumaha, Ir Oloan Simbolon dan Sony Firdaus di ruang Ketua DPRD Sumut.
“Eksekusi Register 40 yang digelar di Kejatisu pada 26 Agustus 2009 tidak sesuai dengan hukum administrasi yang berlaku dan penerapan hukumnya tidak tepat, sarat muatan politis, sehingga cacat hukum, karena terdapat dua putusan saling berbeda (noneksekutabel),” ujar Sarluhut.
Selain itu, katanya, objek perkara yang dieksekusi oleh eksekutor tidak jelas batas-batasnya (error in objekto), sehingga hakim pengawas dan pengamat (Ketua Pengadilan) diharapkan segera melakukan penilaian sesuai Pasal 280 KUHP, guna memperoleh kepastian hukum atas kasus Register 40.
Dalam kesempatan itu, Sarluhut juga menyoroti terkait adanya tiga putusan hukum atas satu objek perkara yang sama, sehingga dihimbau kepada semua pihak (baik aparatur hukum maupun aparatur pemerintah agar menahan diri dengan tidak melakukan upaya refresif demi terciptanya kondusifitas di masyarakat.
“Kepada masyarakat penghuni Register 40 dihimbau tetap menjalankan aktivitasnya sehari-hari sebagaimana biasanya demi terciptanya suasana kondusifitas,” tambah Sarluhut sembari mengungkapkan, dalam diskusi panel tentang Register 40 bertopik “Kontradiksi Tiga Putusan atas Satu Objek Perkara” juga jelas dinyatakan eksekusi Register 40 dilakukan terburu-buru.
Seperti diketahui, ujarnya, kasus Register 40 sudah lama “mengguncang” masyarakat, baik secara sosial maupun hukum, sehingga pihaknya menawarkan solusi penyelesaiannya kepada legislatif, eksekutif agar kasus ini dapat segera diselesaikan tanpa merugikan masyarakat dan mempermalukan wibawa pemerintah (win-win solution).
“Kami harapkan DPRD Sumut dan Pempropsu mengundang pihak-pihak terkait, seperti Dinas Kehutanan, BPN untuk duduk satu meja mencari solusinya dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat mengelola lahan Register 40 satu kali daur tanam. Jangan paksakan melakukan eksekusi,” tegas Sarluhut.
Menanggapi aspirasi Media Center dan KPKS Bukit Harapan, Washington Pane dan Rinawati Sianturi berjanji akan membahas masalah ini dengan pimpinan dewan dan pimpinan fraksi sekaligus akan mengundang instansi terkait mencari solusi terbaiknya, setelah alat kelengkapan dewan terbentuk. [tbn]

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: