DKP Tingkatkan Pengawasan Destructive Fishing dan Terumbu Karang

ucok/hm tambunan
bisnisnews.com – MEDAN

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) berupaya meningkatkan pengawasan terhadap destructive fishing dan terumbu karang serta sumber daya kelautan lainnya ditanah air.

Demikian disampaikan Kasubdit Pengawasan, Pengendalian daerah pesisir dan pulau-pulau kecil DKP, Alina Tampubolon, pada acara penguatan koordinasi pengawasanuntuk mendukung monitoring, controlling and survellance (MCS) berbasis masyarakat, Kamis (29/10), di Hotel Garuda Plaza Medan.

Menurut Alina, alasan utama maraknya destructive fishing di Indonesia, cenderung mengarah pada perhitungan jangka pendek, biaya operasional pengeboman dan peracunan jauh lebih rendah, permintaan pasar meningkat.

Termasuk juga, dipicu oleh kemiskinan dikalangan nelayan dewasa ini, serta ditunjang permasalahan minimnya pengetahuan berkenaan dengan fungsi ekosistem tersebut, sehingga diharapkan dapat di seiringkan terhadap penegakan hukumnya, melalui penguatan UU no 31 tahun 2004.

“Berdasarkan pada hasil World Summit on Sustainable Developmentm di Johannesburg 2002, banyak negara ‘commit’ untuk mengakhiri secara bertahap destructive fishing pada tahun 2012 mendatang,” katanya.

“Seperti halnya terumbu karang, kita juga mencatat secara nasional (data tahun 2003) kondisinya, 29,16% dalam keadaan rusak, 37,56% dalam keadaan sedang, 26,59% dalam keadaan baik dan 6,69% dalam keadaan sangat baik, artinya masih harus ada upaya nasional untuk menghentikan laju degradasi terumbu karang tersebut, kara saya juga kuatir degradasi terumbu karang akan semakin luas dan besar,” jelasnya.

Jadi, menurutnya, harus ada pola penangkapan dengan tanpa destructive, atau melalui penggunaan jaring khusus, hal seperti ini sudah dilakukan di Bali, sementara Sumatera Utara, sangat diharapkan kondisi serupa dilakukan pemerintanya dalam hal ini melalui Dinas Kelautan dan Perikanannya.

Dalam hal pengaturan pengelolaan ekosistem terumbu karang, pada UU no 31 tahun 2004, pasal 8 (1) menjelaskan, setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, biologis, peledak, alat dan/atau cara bangunan yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan.

Sedangkan pada ayat (2), (3) dan (4) ditegaskan, larangan yang sama berlaku juga untuk nahkoda, ahli penangkapan ikan dan ABK, demikian juga pemilik kapal, pemilik perusahaan perikanan penanggungjawab perushaan dan operator kapal. [tbn]

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: