Pemerintah akan Undang Perbankan Bahas Uang Recehan

ucok iswandi/hm tambunan
bisnisnews.com – MEDAN

Pemerintah melalui Departemen Perdagangan bersama Bank Indonesia (BI) akan mengundang pihak perbankan dan seluruh ritel serta asosiasinya, guna membicarakan permasalahan atau kendala yang dinilai kerap dihadapi di masyarakat, terutama menyangkut alat tukar uang recah disejumlah supermarket dan swalayan selama ini.

“Dengan dibicarakannya masalah ini, agar para peritel itu, tak lagi beralasan nantinya kesulitan mendapatkan uang recehan, sehingga harus kembali menukarkan sisa kembalian para konsumen yang belanja saat itu dengan permen,” tegas Direktur Perlindungan Konsumen Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan, Radu M Sembiring, kemarin, di Medan.

Melalui pertemuan yang akan digelar, yang direncanakan pada 25 Nopember ini, menurut Radu, selain diharapkan dapat memecahkan persoalan yang selama ini dihadapi, sulitnya para ritel memperoleh uang recehan sebagai alat tukar, juga memberi penegasan bahwa sejak 6 Nopember kemarin, BI telah dapat meladeni ritel bila mereka memerlukan uang recehan, tapi karena dinilai bukan suatu mekanisme yang benar, sehingga mendorong pemerintah bersama BI untuk segera mengundang perbankan dan ritel serta asosiasinya dalam membahas hal tersebut.

Sementara, terkait banyaknya keluhan konsumen terhadap pembelian produk berkenaan dengan kartu garansi dan kartu manual yang harus berbahasa Indonesia, Radu menambahkan, pemerintah telah menerbitkan berupa peraturan menteri tentang ketentuan tersebut, karena tercatat masih banyak ditemui di masyarakat produk yang beredar tanpa mengikuti aturan atau berbahasa asing termasuk mengenai service center bila produk yang dibeli mengalami kerusakan.

Dan berkenaan dengan itu juga pemerintah akan menerbitkan peraturan mengenai label.

“Jadi ada sebanyak 108 produk yang terdata, itu diharuskan memiliki label dalam bahasa Indonesia, termasuk pada barang, kemasan, ini semua bertujuan agar konsumen itu tidak dirugikan, dalam artikata dia mempunyai informasi, pada saat akan membeli barang itu,” tutur Radu.

Sedangkan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, Drs M Hasbi Nasution, berharap baik pemerintah dan dunia usaha dapat sejalan, sehingga tidak ada lagi memperjualbelikan produk atau barang yang tidak layak.

”Kita pun sebenarnya berkewajiban mengawasi itu, tapi kita tak mungkin setiap saat mengawasi mereka, meski kenyataannya masih ada barang-barang yang tidak layak konsumsi atau tak layak jual seperti halnya produk handphone yang tidak mempunyai katalog Indonesianya, terus ada makanan kadaluarsa, ada makanan yang tidak mencantumkan label dan tidak ada berbahasa Indonesia, ini masih terus menjadi perhatian,” cetusnya.

Jadi, menurut Hasbi, semua pihak bertanggungjawab termasuk pemerintah kabupaten/kota, ikut mengawasi didaerahnya masing-masing, sementara pengusaha atau dunia usaha juga dituntut harus menyadari bahwa barang atau produk yang tidak layak diperjual belikan jangan sampai diedarkan pada masyarakat. [tbn]

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: